Legalitas Usaha Akomodasi: Siapkan Sebelum, atau Sambil Jalan?

Legalitas Usaha Akomodasi: Siapkan Sebelum, atau Sambil Jalan?

Karier sebagai juragan kost selalu terlihat sebagai peluang yang menarik bagi banyak orang. Anggapannya adalah jika memiliki tanah, bangunan di atasnya dengan 15 pintu kamar, masa depan Anda sudah terjamin. Namun, satu hal vital yang sering tidak disebutkan bersama kepemilikan aset akomodasi: kepatuhan regulasi. Legalitas dan perizinan merupakan salah satu hal penting yang perlu dipikirkan sejak awal ketika seseorang ingin membangun properti dan menjalankan usaha akomodasi. Sebesar apa pun asetnya, sestrategis apa pun lokasinya, dan sebagus apa pun konsep serta potensi bisnisnya, tidak ada akomodasi yang dapat mulai menyewakan kamarnya tanpa legalitas dan perizinan yang tepat. 

Dalam praktiknya, kebutuhan legalitas bisa berbeda-beda tergantung lokasi, jenis bangunan, skala usaha, dan model penyewaan yang dijalankan. Rumah yang disewakan bulanan, misalnya, bisa memiliki kebutuhan yang berbeda dengan vila yang disewakan harian atau bangunan yang dikelola sebagai hotel. Penerapannya juga bervariasi di masing-masing daerah, sehingga kebijakan di suatu kabupaten/kota dapat berbeda dengan yang lainnya. Selain itu, regulasi yang mengatur sektor akomodasi juga terus berkembang, mulai dari klasifikasi kegiatan usaha, persyaratan, hingga kewajiban perpajakan.

Karena itu, legalitas sebaiknya tidak baru diperiksa ketika properti sudah siap beroperasi. Persiapan sebaiknya dilakukan bahkan ketika pemilik hendak menentukan lokasi bisnis akomodasinya, dan terus dilakukan hingga properti tersebut beroperasi. 

Jadi, apa saja yang perlu disiapkan pada setiap tahap pengembangan dan pelaksanaan bisnis akomodasi?

Sebelum Memilih Tanah: Pastikan Kesesuaian Lokasi 

Sebelum membeli tanah atau menentukan lokasi untuk usaha akomodasi, pemilik perlu memastikan bahwa tanah tersebut memang dapat digunakan untuk kegiatan yang direncanakan.

Hal pertama yang perlu diperiksa adalah dokumen dan status kepemilikan tanah. Selain itu, pemilik juga perlu memperhatikan kesesuaian lokasi dengan ketentuan tata ruang dan peruntukan wilayah yang berlaku.

Hal ini penting karena tidak semua lokasi dapat digunakan untuk semua jenis kegiatan usaha. Pemilik juga harus mempertimbangkan ketentuan khusus yang mungkin berlaku di lokasi tertentu. Lokasi yang diperuntukkan sebagai kawasan hunian, misalnya, belum tentu dapat digunakan begitu saja untuk kegiatan akomodasi komersial dengan penyewaan harian.

Pemeriksaan sejak awal dapat membantu pemilik menghindari risiko sudah membeli tanah atau mengeluarkan biaya pembangunan, tetapi kemudian menghadapi kendala karena kegiatan usaha yang direncanakan tidak sesuai dengan ketentuan lokasi.

Saat Konstruksi: Rampung Dibangun Belum Tentu Siap Disewakan 

Setelah lokasi ditentukan, perhatian berikutnya beralih pada bangunan. Pemilik perlu memastikan bahwa bangunan direncanakan, dibangun, dan nantinya digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu dokumen yang perlu diperhatikan adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau dulu dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG berkaitan dengan persetujuan atas rencana teknis bangunan sebelum pembangunan dilakukan, termasuk peruntukan usaha yang dapat dilakukan pada bangunan tersebut. Setelah bangunan selesai, pemilik juga perlu memperhatikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bangunan tersebut dan lingkungan sekitarnya.

Selain persyaratan bangunan, terdapat pula kewajiban terkait lingkungan. Dokumen lingkungan yang diperlukan dapat berbeda bergantung pada skala dan karakteristik kegiatan usaha, misalnya berupa SPPL atau UKL-UPL, yang saat ini dapat dikelola melalui Sistem Online Single Submission (OSS) yang diselenggarakan oleh Lembaga OSS, yang berada di bawah naungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Pemilik juga perlu memastikan bahwa penggunaan bangunan sesuai dengan peruntukannya. Sebuah bangunan yang awalnya dirancang sebagai rumah tinggal, misalnya, perlu diperiksa kembali kesesuaiannya apabila kemudian akan digunakan sebagai guesthouse, vila, atau bentuk usaha akomodasi lainnya.

Sebelum Menerima Tamu: Kepatuhan Izin Kegiatan Usaha

Bangunan yang sudah rampung konstruksinya bukan berarti sudah siap untuk menerima tamu. Usaha akomodasi tidak hanya soal menyediakan kamar, tapi juga penggunaan air, pengelolaan limbah, kebersihan, keselamatan, hingga dampak terhadap lingkungan sekitar. Karena itu, terdapat sejumlah kebutuhan legalitas dan persyaratan operasional yang harus dipenuhi terlebih dahulu. 

Salah satu dokumen penting dalam menjalankan usaha akomodasi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan kegiatan usaha sebenarnya. Hal ini semakin penting seiring kebijakan Kementerian Pariwisata yang mewajibkan platform Online Travel Agent (OTA) untuk memastikan legalitas akomodasi yang dipasarkan. Usaha akomodasi yang belum memiliki NIB atau memiliki KBLI yang tidak sesuai berisiko mengalami penolakan pendaftaran hingga penghentian penjualan (delisting) dari platform OTA. Ketentuan ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemilik properti yang menjalankan usaha penyewaan jangka pendek (short-term stay) maupun penyewaan fleksibel (flexible stay), karena legalitas usaha kini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga keberlangsungan pemasaran properti.

Pemilik dan pengelola properti perlu memperhatikan pembaruan KBLI 2025 yang diterbitkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025. Pembaruan ini membawa perubahan dalam pengelompokan kegiatan usaha, termasuk sektor penyediaan akomodasi. Bagi para pemilik, dua klasifikasi yang relevan untuk diperhatikan yaitu KBLI 55909 – Penyediaan Akomodasi Lainnya YTDL (jenis akomodasi jangka waktu sementara, baik dengan makan maupun tidak, baik kamar sendiri maupun bersama, atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman, dan individu lainnya, yang juga mencakup co-living) dan KBLI 55209 – Aktivitas Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (jenis akomodasi jangka pendek lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok sebelumnya, seperti hostel, cottage, dan bungalow). Namun, pemilik tetap harus mengecek dan menyesuaikan klasifikasi sesuai dengan kegiatan usaha yang diterapkan. 

Selain NIB dan KBLI yang sesuai, pemilik juga perlu memeriksa perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam sistem ini, setiap kegiatan usaha memiliki tingkat risiko yang menentukan persyaratan tambahan, seperti sertifikat standar atau izin tertentu. 

Di luar perizinan berusaha, ada beberapa aspek teknis dan operasional yang juga perlu diperhatikan:

Penggunaan air tanah

Apabila properti menggunakan sumur bor atau sumber air tanah lainnya untuk memenuhi kebutuhan operasional, pemilik perlu memeriksa kewajiban perizinan atau persetujuan penggunaan air tanah yang berlaku. Persyaratannya dapat bergantung pada tujuan penggunaan, volume pengambilan, lokasi, serta ketentuan instansi terkait.

Pengelolaan air limbah dan sampah

Usaha akomodasi menghasilkan limbah dari aktivitas sehari-hari, seperti air limbah kamar mandi, laundry, dapur, dan aktivitas operasional lainnya. Pemilik perlu memastikan tersedia sistem pengelolaan yang sesuai, baik melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sistem pengolahan setempat, maupun fasilitas pengolahan bersama apabila tersedia.

Kebutuhan persetujuan teknis dan pemenuhan baku mutu air limbah perlu diperiksa berdasarkan jenis kegiatan, skala usaha, serta dokumen lingkungan yang diwajibkan. Pengelolaan sampah domestik maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), apabila dihasilkan, juga perlu diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persyaratan kesehatan dan keselamatan

Pemilik juga perlu memeriksa persyaratan kesehatan dan keselamatan yang relevan dengan jenis akomodasi dan fasilitas yang disediakan. Hal ini dapat mencakup persyaratan higiene dan sanitasi, ketersediaan air bersih, pengelolaan fasilitas bersama, serta kesiapan sarana keselamatan dan proteksi kebakaran.

Untuk kegiatan atau fasilitas tertentu, mungkin terdapat persyaratan tambahan seperti Sertifikat Laik Sehat atau pemenuhan standar teknis lainnya. Kebutuhannya perlu dilihat berdasarkan klasifikasi usaha dan ketentuan instansi yang berwenang.

Kewajiban perpajakan 

Untuk kegiatan akomodasi tertentu, terdapat kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan, sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah yang berlaku. Berdasarkan ketentuan perpajakan terkait saat artikel ini dituliskan, pajak tersebut disetorkan dengan tarif paling tinggi 10% yang besarannya dapat berbeda karena ditentukan oleh ketentuan masing-masing daerah. Di luar PBJT, pemilik juga harus tetap mematuhi kewajiban pajak lainnya, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak penghasilan atas usahanya. 

Hubungan dengan lingkungan sekitar

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah memastikan kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik di lingkungan sekitarnya. Pemilik sebaiknya memperhatikan ketentuan lingkungan setempat, peraturan pengelola kawasan atau gedung, serta melakukan komunikasi dengan lingkungan sekitar apabila kegiatan usaha berpotensi menimbulkan dampak terhadap warga.

Dalam kondisi tertentu, terdapat persyaratan persetujuan atau dokumen dari pihak terkait berdasarkan peraturan daerah, ketentuan kawasan, atau perjanjian yang berlaku. Namun, perlu dipahami bahwa izin gangguan (HO) tidak lagi menjadi perizinan umum yang wajib dimiliki setiap usaha. Karena itu, kebutuhan persetujuan warga atau tetangga perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang benar-benar berlaku di lokasi properti.

Hal-hal di atas merupakan beberapa contoh aspek yang perlu diperhatikan sebelum properti mulai beroperasi. Namun, daftar tersebut tidak bersifat mutlak atau berlaku sama untuk setiap properti. Bergantung pada lokasi, karakteristik bangunan, jenis kegiatan usaha, fasilitas yang disediakan, serta kondisi lingkungan sekitar, mungkin terdapat persyaratan atau persetujuan lain yang perlu dipenuhi. Sebaliknya, beberapa persyaratan yang disebutkan di atas juga belum tentu diperlukan untuk setiap properti. Oleh karena itu, pemilik perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing properti.

Setelah Beroperasi: Legalitas Juga Perlu Maintenance

Satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa legalitas dan perizinan bukan dokumen yang cukup diurus satu kali, kemudian disimpan tanpa perlu diperiksa kembali.

Setelah properti beroperasi, pemilik tetap perlu memperhatikan berbagai kewajiban yang melekat pada kegiatan usahanya. Ada kewajiban yang perlu dipenuhi secara rutin, seperti administrasi dan perpajakan. Ada pula dokumen yang perlu diperiksa masa berlaku atau pemenuhannya secara berkala, serta persyaratan yang perlu ditinjau kembali ketika terjadi perubahan pada properti maupun kegiatan operasionalnya.

Contohnya, pemilik perlu memperhatikan kewajiban pajak daerah tetap dipenuhi dan dokumen perizinan yang relevan selalu sesuai dengan kegiatan usaha yang berjalan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah mengikuti perkembangan regulasi. Ketentuan mengenai perizinan berusaha, klasifikasi kegiatan usaha, bangunan, lingkungan, penggunaan air tanah, hingga perpajakan dapat mengalami perubahan. Bahkan, perubahan dapat terjadi pada hal yang cukup mendasar seperti KBLI, sebagaimana pembaruan dari KBLI 2020 menjadi KBLI 2025.

Artinya, pemilik tidak cukup hanya memastikan bahwa seluruh dokumen sudah tersedia ketika properti pertama kali beroperasi. Pemilik juga perlu mengetahui apakah dokumen dan pemenuhan kewajibannya masih relevan dengan kegiatan usaha yang sedang dijalankan.

Karena itu, pemeriksaan legalitas sebaiknya menjadi bagian dari pengelolaan properti secara berkala, bukan hanya dilakukan ketika ada pemeriksaan dari instansi pemerintah atau ketika muncul kendala operasional.

Saat Model Bisnis Properti Berubah: Legalitas Dapat Turut Berubah

Dalam menjalankan usaha akomodasi, perubahan model bisnis merupakan hal yang cukup umum. Pemilik mungkin awalnya menyewakan properti secara bulanan, tetapi kemudian melihat peluang untuk menyewakannya secara harian. Ada juga properti yang awalnya hanya disewakan jangka pendek, kemudian menawarkan pilihan sewa bulanan atau fleksibel untuk menjangkau segmen penyewa yang lebih luas. Perubahan seperti ini tentu dapat menjadi strategi bisnis yang menarik. Namun, pemilik perlu memahami bahwa perubahan skema penyewaan atau model pengelolaan dapat membawa konsekuensi terhadap legalitas dan perizinan yang sudah dimiliki.

Beberapa hal yang perlu diperiksa kembali antara lain:

  • Klasifikasi kegiatan usaha (KBLI): apakah KBLI yang tercantum dalam NIB masih sesuai dengan kegiatan usaha yang baru dijalankan.
  • Perizinan berusaha: apakah perubahan kegiatan usaha memengaruhi tingkat risiko, standar usaha, atau perizinan yang perlu dipenuhi.
  • Peruntukan dan fungsi bangunan: apakah penggunaan bangunan yang baru masih sesuai dengan PBG, SLF, serta ketentuan tata ruang yang berlaku.
  • Dokumen lingkungan: apakah perubahan skala, kapasitas, atau kegiatan operasional memerlukan penyesuaian dokumen lingkungan.
  • Kewajiban perpajakan: apakah perubahan model usaha memengaruhi jenis pajak atau kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi.
  • Persetujuan pihak terkait: khususnya apabila properti berada dalam gedung apartemen atau kawasan yang memiliki ketentuan pengelolaan tersendiri, termasuk ketentuan pengelola gedung, PPPSRS, atau persetujuan pemilik.

Misalnya, apartemen yang sebelumnya hanya disewakan bulanan kepada penghuni kemudian akan dipasarkan sebagai apartemen hotel dengan penyewaan harian dan layanan tambahan. Dalam kondisi tersebut, pemilik tidak cukup hanya mengubah durasi sewa atau menambahkan listing pada platform OTA. Perlu diperiksa apakah kegiatan barunya sesuai dengan klasifikasi usaha, fungsi bangunan, ketentuan pengelolaan gedung, dan perizinan yang diperlukan.

Hal yang sama berlaku ketika rumah tinggal mulai dioperasikan sebagai guesthouse atau ketika properti yang awalnya disewakan jangka panjang beralih menjadi akomodasi jangka pendek.

Karena itu, sebelum menerapkan model bisnis baru, pemilik sebaiknya melakukan pemeriksaan legalitas terlebih dahulu. Tujuannya bukan untuk membatasi pengembangan bisnis, tetapi memastikan perubahan tersebut dapat dijalankan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Akomodasi yang Baik Dimulai dari Legalitas yang Tepat

Membaca daftar di atas, urusan legalitas dapat terasa rumit terutama bagi pengelola akomodasi perorangan. Apalagi, peraturannya bisa bervariasi per daerah dan masih terus berkembang hingga saat ini bersama kemunculan berbagai model akomodasi baru. 

Tanggung jawab legalitas memang tetap berada pada pemilik sebagai pelaku usaha. Namun, pemilik yang baru hendak terjun ke bisnis akomodasi tidak harus memantaunya sendirian. Bermitra dengan operator maupun konsultan industri akomodasi yang paham lanskap kebijakan setempat dapat membantu pemetaan kebutuhan legalitas, membaca dampak perubahan kebijakan, dan pemantauan kepatuhan selama operasional properti. 

Dengan rekam jejak panjang di industri co-living dan akomodasi Indonesia, Cove mendampingi pemilik properti di berbagai kota tidak hanya sebagai operator, tetapi juga dalam perencanaan dan pemenuhan kewajiban legalitas yang sesuai dengan konteks daerah masing-masing agar bisnis dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

💡
Simak bagaimana Cove dapat menjadi mitra Anda dalam menavigasi kebutuhan pendampingan legalitas melalui laman berikut.
Ditulis oleh:
R. Pranama Mawada Putra, Legal Counsel